Jeritan Warga Bantargebang, Minta Uang Bau Naik Rp 500 Ribu

Warga di empat kelurahan Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, mengancam menutup tempat pengolahan sampah terpadu, Bantargebang. Alasannya, mereka menuntut kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kenaikan uang community development atau kompensasi uang bau yang ditimbulkan dari tempat sampah milik DKI Jakarta tersebut.

"Kami juga ingin direkrut menjadi karyawan pengolahan sampah," kata Wandi, 45 tahun, usai audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi di Kantor DPRD, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur, Senin, 2 November 2015. 

Menurut Wandi, selama ini warga tak pernah diberdayakan. Hanya menerima uang bau yang nilainya kecil. "Kalau dipekerjakan, setidaknya kami mempunyai pendapatan setara UMR," kata warga yang tinggal di RT 02 RW 04, Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantargebang ini. 

Selama ini, kata Wandi, warga hanya menerima uang kompensasi sebesar Rp 300 ribu per tiga bulan sekali atau sebuan mendapat Rp 100 ribu. Itu pun harus dipotong untuk pembangunan infrastuktur di wilayah sekitar, mereka meminta kenaikan hingga Rp 500 ribu.

Selain menerima uang konpensasi tersebut, sebagian warga berinisiatif menjadi pemilah sampah. Hasilnya dijual kepada pengepul. Dibanding dengan buruh, pendapatannya jauh di bawah upah minimum Kota Bekasi yang saat ini hampir mencapai Rp 3 juta. "Kalau menjadi karyawan pengolahan sampah, artinya kami tidak disebut pemulung," ujar dia.

Warga lain, Winardi, 47 tahun, mengatakan hampir 27 tahun ia hidup berdampingan dengan tempat sampah  Bantargebang. Selama itu pula, banyak masyarakat di luar daerah memberikan stigma sosial yang buruk. "Kalau dengar Bantargebang, pasti nyebutkan tempat sampah," kata dia. "Kami menerima saja dan berbaik hati kepada Jakarta."

Uang kompensasi sebesar Rp 100 ribu sebulan dianggap tak bisa menutup kebutuhan membeli air bersih setiap bulan. Menurutnya, dalam sebulan dia dan sekeluarga menghabiskan 10 galon air minum dengan biaya Rp 150 ribu. "Untuk beli air minum nombok Rp 50 ribu," kata dia.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi, Ariyanto Hendrata mengatakan, lembaganya menampung aspirasi warga di empat kelurahan penerima uang bau tersebut. Ia mengakui, kalau nilai uang konpensasi bagi warga tersebut cukup rendah.


Kepala Bidang Pendataan dan Pengembangan pada Dinas Kebersihan Kota Bekasi, Ratim, mengatakan akan menyampaikan keinginan itu kepada pemerintah DKI Jakarta. Sesuai dengan perjanjian kerja sama antara Jakarta dengan pengelola, 20 persen dari tipping fee diberikan kepada Pemerintah Kota Bekasi. "Penerima uang community development sekitar 13 ribu," kata dia.

http://metro.tempo.co/

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PT Bumitama Gunajaya Agro

Image
INTRODUCTION Bumitama Gunajaya Agro Group (BGA Group) adalah kelompok perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit. BGA Group adalah salah satu divisi usaha dari Harita Group, yang berawal dari akusisi PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) pada tahun 1997. Seiring dengan penambahan perusahaan baru pada tahun 2004 dibentuk kelompok perusahaan di bawah manajemen PT Bumitama Gunajaya Agro yang kemudian dikenal dengan BGA Group. Saat ini BGA Group beroperasi di empat propinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Riau. Unit usaha BGA Group terdiri dari perkebunan kelapa sawit seluas 149.683 Ha (Planted Area) dan 8 pabrik pengolahan kelapa sawit (mills) dengan total kapasitas 3.060.000 ton per tahun (data pencapaian Desember 2013). BGA Group bertekad tidak sekadar membangun perkebunan, melainkan membangun masyarakat perkebunan di Indonesia, bersama dengan para petani kelapa sawit yang merupakan mitra usaha. BGA Group terus berupaya untuk selalu memb...
Read more

Masalah Sosial-Politik Di Indonesia

Masalah Sosial-Politik Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia Sejak reformasi bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan baik kecil, sedang dan besar.  Masalah sosial dan politik masih menjadi tantangan yang mengkhawatirkan bagi konsolidasi demokrasi. “Persoalan hukum dan ekonomi juga masih menjadi persoalan berat bagi kelangsungan bangsa. Kekerasan komunal masih terjadi di wilayah Indonesia. Politik uang masih mewarnai setiap kontestasi Pemilu baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Kemiskinan semakin bertambah,” ujar anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Martin Hutabarat dalam releasenya yang diterima di Jakarta, Senin (22/6). Hal itu dikemukakan Marthin dalam seminar nasional hasil kerjasama Fraksi Partai Gerindra MPR dengan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) tersebut, mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia, di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, pekan lalu. Selain Marthin, hadir sebagai Pembicara Utama pada ...
Read more

DEFINISI PROFESI DAN PROFESIONALISME

1.4 PROFESI DAN PROFESIONALISME A.     Profesi Secara etimologi profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Professional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Professionalism artinya sifat professional. (John M. Echols & Hassan Shadily, 1990: 449). Pengertian Profesi Menurut Para Ahli -Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Profei menurut KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. -Daniel Bell (1973) Menurut Daniel Bell, “Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam ma...
Read more