Masalah Sosial-Politik Di Indonesia

Masalah Sosial-Politik Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia

Sejak reformasi bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan baik kecil, sedang dan besar.  Masalah sosial dan politik masih menjadi tantangan yang mengkhawatirkan bagi konsolidasi demokrasi.

“Persoalan hukum dan ekonomi juga masih menjadi persoalan berat bagi kelangsungan bangsa. Kekerasan komunal masih terjadi di wilayah Indonesia. Politik uang masih mewarnai setiap kontestasi Pemilu baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Kemiskinan semakin bertambah,” ujar anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Martin Hutabarat dalam releasenya yang diterima di Jakarta, Senin (22/6).

Hal itu dikemukakan Marthin dalam seminar nasional hasil kerjasama Fraksi Partai Gerindra MPR dengan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) tersebut, mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia, di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, pekan lalu.

Selain Marthin, hadir sebagai Pembicara Utama pada seminar ini adalah Hashim Djojohadikusumo tentang Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia  dan Sumarjati Arjoso, Ketua Umum Pengurus Pusat PIRA dengan tema Pancasila sebagai falsafah negara dan perekat bangsa Indonesia.

Marthin mengatakan, segala permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini dapat diselesaikan jika segenap elemen bangsa memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang hidup yang bisa bersesuaian dengan segala permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu.

Dia menambahkan, Pancasila adalah pilihan satu-satunya yang tersedia bagi Indonesia sejak merdeka, sekarang, dan di masa yang akan datang. Tanpa Pancasila tidak akan pernah bisa terbayangkan nasib NKRI dalam perjalanan 70 tahun yang tetap bersatu sejak merdeka hingga sekarang.

Ketua Umum PIRA, Sumarjati Arjoso mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara dan perekat bangsa Indonesia.

“Masa kini arus perkembangan politik dan arus globalisasi yang membawa karakter Individualistik dan neoliberal, sejatinya bertentangan dengan nilai nilai luhur Pancasila. Ini telah meracuni kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya.

Ia mengungkapkan, sampai dengan saat ini Kemandirian bangsa belum tercapai, ketergantungan dengan hutang masih tinggi. Dia menyayangkan masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila.

 “Tentu diperlukan untuk lebih menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan baik, guna menjadikannya sebagai perisai menepis serangan globalisasi dan neolib untuk teguh menjadi bangsa yang adil, berdaulat, berdikari dan beradab di dalam seluruh bidang kehidupan,” tuturnya.

PERMASALAHAN POLITIK DI INDONESIA

Pemilu merupakan sesuatu yang sangat menentukan dan krusial, karena hasil dari pemilu tersebut akan lahir pemimpin baru yang akan menentukan nasib masyarakat di wilayah tersebut. Munculnya para calon pemimpin ini tidak lepas dari kontribusi partai politik sebagai mesin politik yang menghubungkan calon pemimpin dengan para pemilih yaitu masyarakat. Partai politik yang diusung oleh calon pemimpin merupakan cerminan dari calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat nantinya. Karena antara partai politik dan calon pemimpin pasti memiliki ideologi, visi, misi, cita – cita dan strategi yang sejalan. Dari sana maka akan muncul penilaian – penilaian dari masyarakat tentang partai politik tersebut dan masyarakat dapat menentukan apakah partai politik dan calon pemimpin tersebut layak untuk dipilih dalam pemilu karena telah memenuhi aspirasi pemilih.

Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu yang disebabkan involusi atau stagnannya perkembangan negara ini menyababkan terjadinya anomali dalam gaya berpolitik khusunya dalam menarik masyarakat dan mencoba membangun kembali kepercayaan masyarakat yang telah sampai pada titik jenuh terhadap partai politik. Anomali ini dapat dilihat dari mulai banyaknya partai – partai politik yang melibatkan media dalam berkampanye, lalu tidak sedikit partai politik yang melakukan politik uang yang berdampak pada oligarki partai dan mulai maraknya pencitraan yang dilakukan para elite politik yang berbendera partai politik.

Usaha yang dilakukan partai politik ini membuahkan hasil seperti yang direncanakan. Terlihat dari mulai tumbuhnya partisipasi politik dari masyarakat dan antusiasme masyarakat dalam pemilu. Maka secara otomatis demokrasi prosedural pun tercapai. Hanya saja yang menjadi ironi adalah demokrasi secara substansial tidak tercapai bahkan semakin menjauh sejalan dengan strategi – strategi partai politik yang dinilai anomali ini.

Kemudian yang menjadi permasalahan di Indonesia adalah semakin semu nilai – nilai multikultural yang dianut oleh bangsa Indonesia sejak dahulu. Pluralisme yang semakin semu ini disebabkan adanya beberapa etnis yang semakin mendominasi dan semakin mendiskriminasi etnis lain karena semakin berkuasanya etnis tersebut di bidang ekonomi. Sebenarnya disinilah letak peran seorang pemimpin dalam menanggulangi permasalahan ini dengan pengambilan keputusan yang tegas dan adil agar cita – cita multikultur indonesia tidak menjadi pluralisme semu semata.

Permasalahan yang mencuat kepermukaan saat ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum di tanah air. Sistem hukum yang demokratis saat ini telah melahirkan deviasi – deviasi ke arah anarkisme, kekerasan massa, dan tidak ada kepastian hukum yang pada akhirnya mengorbankan rakyat. Ketidaktaatan pada hukum saat ini membuat penulis berasumsi bahwa rakyat indonesia mangalami hipokrisi penegakan hukum, tidak adanya kesadaran dan menghargai suatu hukum membuat asumsi ini muncul. Seolah-olah rakyat lupa bahwa yang membuat hukum tersebut tidak lain dan tidak bukan rakyat itu sendiri. Sehingga kita semakin jauh dari cita reformasi yaitu menjaga demokrasi yang substansial, mewujudkan multikultur yang berlandaskan keadilan dan menegakkan hukum yang sebenar – benarnya.