Sisitem Ekonomi Indonesia: Sistem Ekonomi dan Sistem Politik

     1.2 Sistem Ekonomi dan Sistem Politik
Sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsure manusia sebagai subjek, barang-barang ekonomi sebagai objek dan seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya dalam kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksudkan meliputi lembaga-lembaga ekonomi formal maupun informal, cara kerja, mekanisme hubungan, hukum atau peraturan perekonomian serta kaidah atau norma lain yang dipilih atau diterima oleh masyarakat.

Dalam perangkat kelembagaan terdapat kebiasaan, perilaku, dan etika masyarakat yang diterapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumberdaya bagi pemenuhan kebutuhan. Dan sebuah sistem ekonomi sesungguhnya merupakan salah satu unsure dalam suatu suprasistem kehidupan masyarakat dan juga termasuk bagian dari kesatuan ideology kehidupan bermayrakat di suatu Negara. Pelaksanaan suatu sistem ekonomi tertentu disebuah Negara akan berjalan mulus jika lingkungan kelembagaan masyarakatnya mendukung.

Benang merah hubungan sistem ekonomi dengan sistem politik adalah, sbb :
  1. Liberalisme (liberal) dengan Komunisme (komunis), konteksnya adalah ideology politik.
  2. Demokrasi (demokratis) dengan Otokrasi (otoriter), konteksnya adalah rejim pemerintahan (cara pemerintah).
  3. Egalitarianism (egaliter) dengan Etatisme (etatis), konteksnya adalah penyelenggaraan kenegaraan.
  4. Desentralisme (desentralistis) dengan Sentralisme (sentralistis), konteksnya adalah struktur birokrasi.
  5. Kapitalisme (kapitalis) dengan Sosialime (sosialis), konteksnya adalah ideology ekonomi.

Mekanisme Pasar dengan Perencanaan Terpusat, konteksnya adalah pengelolaan ekonomi.

Sistem ekonomi suatu Negara bersifat khas, sehingga dapat dibedakan dari sistem yang berlaku atau diterapkan di Negara lain, berdasarkan beberapa sudut tinjauan, yakni :
  1. Sistem pemilikan sumber daya atau faktor-faktor produksi.
  2. Keleluasaan masyarakat untuk saling berkompetisi satu sama lain dan untuk menerima imbalan atas prestasi kerjanya.
  3. Kadar peranan pemerintah dalam mengatur, mengarahkan, dan merencanakan kehidupan bisnis dan perekonomian pada umumnya.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PT Bumitama Gunajaya Agro

Image
INTRODUCTION Bumitama Gunajaya Agro Group (BGA Group) adalah kelompok perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit. BGA Group adalah salah satu divisi usaha dari Harita Group, yang berawal dari akusisi PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) pada tahun 1997. Seiring dengan penambahan perusahaan baru pada tahun 2004 dibentuk kelompok perusahaan di bawah manajemen PT Bumitama Gunajaya Agro yang kemudian dikenal dengan BGA Group. Saat ini BGA Group beroperasi di empat propinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Riau. Unit usaha BGA Group terdiri dari perkebunan kelapa sawit seluas 149.683 Ha (Planted Area) dan 8 pabrik pengolahan kelapa sawit (mills) dengan total kapasitas 3.060.000 ton per tahun (data pencapaian Desember 2013). BGA Group bertekad tidak sekadar membangun perkebunan, melainkan membangun masyarakat perkebunan di Indonesia, bersama dengan para petani kelapa sawit yang merupakan mitra usaha. BGA Group terus berupaya untuk selalu memb...
Read more

Masalah Sosial-Politik Di Indonesia

Masalah Sosial-Politik Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia Sejak reformasi bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan baik kecil, sedang dan besar.  Masalah sosial dan politik masih menjadi tantangan yang mengkhawatirkan bagi konsolidasi demokrasi. “Persoalan hukum dan ekonomi juga masih menjadi persoalan berat bagi kelangsungan bangsa. Kekerasan komunal masih terjadi di wilayah Indonesia. Politik uang masih mewarnai setiap kontestasi Pemilu baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Kemiskinan semakin bertambah,” ujar anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Martin Hutabarat dalam releasenya yang diterima di Jakarta, Senin (22/6). Hal itu dikemukakan Marthin dalam seminar nasional hasil kerjasama Fraksi Partai Gerindra MPR dengan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) tersebut, mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia, di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, pekan lalu. Selain Marthin, hadir sebagai Pembicara Utama pada ...
Read more

DEFINISI PROFESI DAN PROFESIONALISME

1.4 PROFESI DAN PROFESIONALISME A.     Profesi Secara etimologi profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Professional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Professionalism artinya sifat professional. (John M. Echols & Hassan Shadily, 1990: 449). Pengertian Profesi Menurut Para Ahli -Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Profei menurut KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. -Daniel Bell (1973) Menurut Daniel Bell, “Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam ma...
Read more