Posts

Industrialisasi di Indonesia: Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional

      11.3 Perkembangan Sektor Industri Manufaktur Nasional Perkembangan industry manufaktur disetiap Negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industry Negara itu secara nasional,sejak krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 dan perontokan perekonomian nasional ,perkembangan industry di Indonesiasecara nasional belum memperlihatkan perkembangan yang memuaskan.bahkan perkembangan industry nasional ,khususnya industry manufaktur ,lebih sering merosot perkembangannya dibandingkan dengan grafik peningkatannya. Sebuah hasil riset yang dilakukan pada tahun 2006,oleh sebuah lembaga internasional terhadap prospek industry manufaktur di berbagai Negara melihatkan hadil yang cukup memprihatinkan.dari 60 negara yang menjadi obyek penelitian,posisi industry manufaktur Indonesia berada diposisi terbawah bersama beberapa Negara asia seperti Vietnam,riset yang meneliti aspek daya saing produk industry manufaktur Indonesia dipasar global,menempatkan pada posisi terenda...

Industrialisasi di Indonesia: Faktor-Faktor Pendorong Industrialisasi

      11.2    Faktor-Faktor Pendorong Industrialisasi Faktor-faktor pendorong industrialisasi itu sendiri adalah : a.        kemampuan teknologi dan inovasi b.       laju pertumbuhan pendapatan nasional per-kapita c.        kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri d.       besar pangsa pasar DN yang ditentukan tingkat pendapatan dan jumlah penduduk e.        ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan industrialisasi seperti tahap implementasi f.        keberasaan SDA(sumber daya alam) g.       kebijakan atau strategi pemerintah

Industrialisasi di Indonesia: Konsep dan Tujuan Industrialisasi

      11.1   Konsep dan Tujuan Industrialisasi Industri adalah bidang matapencaharian yang menggunakan ketrampilan dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya dan politik. Awal konsep industrialisasi revolusi industry abad 18 di Inggris adalah dalam pemintalan dan produksi kapas yang menciptakan spesialisasi produksi.selanjutnya penemuan baru pada pengolahan besi dan mesin uap sehingga mendorong inovasi baja,dan begitu seterusnya,inovasi-inovasi bar uterus bermunculan.industri merupakan salah satu strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonom...

Sektor Pertanian: Keterkaitan Pertanian dengan Industri Manufaktur

      10.4 Keterkaitan Pertanian dengan Industri Manufaktur Di banyak negara, sektor pertanian yang berhasil merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Pada tahap pertama pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan industri penghasil sarana produksi pertanian. Pada tahap kedua, pembangunan dititikberatkan pada industri pengolahan penunjang sektor pertanian (agroindustri) yang selanjutnya secara bertahap dialihkan pada pembangunan industri mesin dan logam. Rancangan pembangunan seperti demikian diharapkan dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia yang serasi dan seimbang, tangguh menghadapi gejolak internal dan eksternal. Bahwa perkembangan perekonomian Indonesia dalam sector pertanian maupun sector industri mengalami peningkatan maupun penurunan dalam tahun 1986-2011. Kedua sector tersebut saling berkaitan dalam perkembangan perekonomian Indonesia, karena  sector pertanian menunjang sector industry dan sebal...

Sektor Pertanian: Investasi di Sektor Pertanian

      10.3 Investasi di Sektor Pertanian Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. Sampai tahun 1991 sektor pertanian menyumbang 17,66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 49,24 persen tenaga kerja nasional. Di samping itu sektor pertanian juga menyangga kehidupan sekitar 77,74 persen penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan, serta merupakan pendukung utama sektor agroindustri dalam mendorong/memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat pentingnya peranan sektor pertanian dalam perekonomian Indanesia, maka pengembangan sektor i n i perlu terus ditingkatkan. Namun mefihat lemahnya daya saing sektor ini daXam menyerap investasi maka peranan pemerintah dalam pengembangan sektor ini perlu lebih ditingkatkan lagi agar laju pertumbuhan sektor ini tidak tertinggal jauh dengan sektor lainnya. Pada prinsipnya, .suatu kebfjaksanaan investasi dalam pengembangan suatu sektor seperti pertanian perlu ...

Sektor Pertanian: Nilai Tukar Petani

      10.2 Nilai Tukar Petani Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi pertanian. Kegunaan : ·          Untuk mengukur kemampuan tukar (term of trade)produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah tangga ·          Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan petani. Selain itu menunjukkan tingkat daya saing (competiveness) produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

Sektor Pertanian: Sektor Pertanian di Indonesia

      10.1   Sektor Pertanian di Indonesia Kurang lebih 18% dari penduduk di Indonesia bekerja di sektor pertanian, sebagian besar dalam skala sangat kecil. Oleh karena 2/3 dari penduduk miskin di negara ini bekerja di sektor pertanian, maka kemajuan di sektor pertanian berpengaruh pada bangkitnya industri yang berhubungan dan pada akhirnya bermanfaat bagi pengurangan kemiskinan. Setelah Indonesia berhasil mencapai swa sembada pangan pada tahun 1984, tidak ada kemajuan ekonomi yang berarti sampai tahun 1997, peningkatan produksi juga terutama dititikberatkan pada pangan selain beras. Setelah krisis yang melanda Asia pada tahun 1998, harga pupuk dan obat-obatan pertanian melonjak tinggi, ditambah lagi dengan paceklik dan bencana alam, dan lain-lain sangat mempengaruhi produktifitas beras. Sampai saat sekarangpun stabilitas pengadaan beras masih bermasalah, maka akhir-akhir ini timbul kembali kesadaran terhadap pentingnya menjaga produktifitas beras. [Irigas...

Pembangunan Ekonomi dan Otonomi Daerah: Teori dan Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah

      8/9.6 Teori dan Analisis Pembangunan Ekonomi Daerah Perbedaan karakteristik wilayah berarti perbedaan potensi yang dimiliki, sehingga membutuhkan perbedaan kebijakan untuk setiap wilayah. Untuk menunjukkan adanya perbedaan potensi ini maka dibentuklah zona-zona pengembangan ekonomi wilayah. Zona Pengembangan Ekonomi Daerah adalah pendekatan pengembangan ekonomi daerah dengan membagi habis wilayah sebuah daerah berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki, dalam satu daerah dapat terdiri dari dua atau lebih zona dan sebuah zona dapat terdiri dari dua atau lebih cluster. Setiap zona diberi nama sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki, demikian pula pemberian nama untuk setiap cluster, misalnya : Zona Pengembangan Sektor Pertanian yang terdiri dari Cluster Bawang Merah, Cluster Semangka, Cluster Kacang Tanah, dst. Zona pengembangan ekonomi daerah (ZPED) adalah salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah untuk mewujudkan kese...

Pembangunan Ekonomi dan Otonomi Daerah: Pembangunan Indonesia Bagian Timur

      8/9.5 Pembangunan Indonesia Bagian Timur Indonesia bagian timur harus dibangun, harus dikembangkan terus, untuk memperkuat perekonomian di Indonesia, koridor ekonomi di Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku, masih mencatat angka buruk di semua indikator kesejahteraan penduduk, kemiskinan, dan gizi buruk,” katanya dalam Seminar ‘Indonesia Tanpa Kemiskinan’, di FEUI, Kampus Depok, Selasa (31/5/2011). Padahal, kata Emil, Papua dan Maluku dapat diandalkan sebagai pusat perikanan dan energi. Namun, ia menyarankan tetap harus memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK). “Tak hanya itu, tapi ada juga pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi, serta harus membangun infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas, serta listrik, energi, dan sarana air bersih,” tegasnya. Pengembangan wilayah bagian timur Indonesia juga bisa ditingkatkan melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Serta merang...

Pembangunan Ekonomi dan Otonomi Daerah: Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan

    8/9.4 Faktor-Faktor Penyebab Ketimpangan 1.       Perbedaan kandungan sumber daya alam Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. 2.       Perbedaan kondisi demografis Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan...

Pembangunan Ekonomi dan Otonomi Daerah: Pembangunan Ekonomi Regional

      8/9.3 Pembangunan Ekonomi Regional Kebijakan Pembangunan merupakan keputusan publik yang di perlukan di tingkat nasional maupun wilayah sehingga dapat di wujudkan suatu kondisi sosial yang diharapkan akan dapat mendorong proses pembangunan ke arah yang di inginkan masyarakat, baik pada saat sekarang maupun untuk periode tertentu di masa yang akan datang. Sasaran Akhir dari kebijakan pembangunan tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama. Misalnya wilayah pantai yang masyarakatnya umumnya para nelayan akan memerlukan kebijakan pembangunan yang berbeda dengan masyarakat daerah dataran tinggi yang banyak begerak dalam us...

Pembangunan Ekonomi dan Otonomi Daerah: Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan asli Daerah

      8/9.2 Perubahan Penerimaan Daerah dan Peranan Pendapatan asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial yang ada di derah. Sumber penerimaan (PAD) yang dimaksud adalah pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman. Kontribusi Pendapatan Asli Daera...

Pembangunan Ekonomi dan Otonomi Daerah: Undang-Undang Otonomi Daerah

      8/9.1 Undang-Undang Otonomi Daerah UU otonomi daerah merupakan dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia atau dapat juga disebut payung hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. UU otonomi daerah   di Indonesia menjadi payung hukum terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di bawah UU otonomi daerah seperti, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan seterusnya. UU otonomi daerah   itu sendiri merupakan implementasi dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan m...

Kemiskinan dan Kesenjangan: Kebijakan Anti Kemiskinan

    6/7.9 Kebijakan Anti Kemiskinan Untuk menghilangkan atau mengurangi kemiskinan di tanah air diperlukan suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost effectiveness-nya tinggi. Ada tiga pilar utama strategi pengurangan kemiskinan, yakni : 1.       pertumuhan ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan 2.       Pemerintahan yang baik (good governance) 3.       Pembangunan sosial Untuk mendukung strategi tersebut diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan yang bila di bagi menurut waktu yaitu : a.        Intervensi jangka pendek, terutama pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan b.       Intervensi jangka menengah dan panjang ·          Pembangunan sektor swasta ·          ...

Kemiskinan dan Kesenjangan: Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan

      6/7.8 Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan penyebab kemisinan di indonesia karena dimensi sosial, budaya, dan politik  di negara ini banya swastanisasi perusahaan perusahaan yang mengasilkan produk yang menuasai hajat orang banyak. Di kalangan negara berkembang yang termiskin, swastanisasi ternyata menimbulkan dampak negatif dalam distribusi pendapatan, yakni memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara si miskin dan si kaya lalu faktor yg lain angka ketimpangan di Indonesia diukur dari angka pengeluaran rumah tangga, bukan angka pendapatan  Para petani juga senantiasa tertindas oleh kerakusan para pembeli beras. Untuk menanam padi, banyak di antara mereka meminjam uang, biasanya kepada rentenir. dan Pinjaman luar negeri pada masa Orde Baru turut menjadi penyebab kemiskinan yang ada sekarang ini.

Kemiskinan dan Kesenjangan: Kemiskinan di Indonesia

                  6/7.7   Kemiskinan di Indonesia permasalahan yang harus dihadapi dan diselesaikan oleh pemerintah indonesia saat ini adalah kemiskinan, disamping masalah-masalah yang lainnya. dewasa ini pemerintah belum mampu menghadapi atau menyelesaikan permasalahan kemiskinan. Menurut   Remi   dan   Tjiptoherijanto (2002:1)   upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Indonesia telah dimulai awal tahun 1970-an diantaranya melalui program Bimbingan Masyarakat (Bimas) dan Bantuan Desa (Bandes). Tetapi upaya tersebut mengalami tahapan jenuh pada pertengahan tahun 1980-an, yang juga berarti upaya penurunan kemiskinan di tahun 1970-an tidak maksimal, sehingga jumlah orang miskin pada awal 1990-an kembali naik. Disamping itu kecenderungan ketidakmerataan pendapatan nasional melebar yang mencakup antar sektor, antar kelompok, dan ketidakmerataan antar wilayah. berdasarkan data Bank Dunia jumlah penduduk miskin I...

Kemiskinan dan Kesenjangan: Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

      6/7.5 Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan Ada sejumlah cara untuk mrngukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan tiga alat ukur, yaitu the generalized entropy (GE), ukuran atkinson, dan koefisien gini. Yang paling sering dipakai adalah koefisien gini. Nilai koefisien gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 : kemerataan sempurna (setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan) dan bila 1 : ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan. Kurva Lorenz Kumulatif presentase dari populasi yang mempunyai  pendapatan 1.2   Ide dasar dari perhitungan koefisien gini berasal dari kurva lorenz. Semakin tinggi nilai rasio gini, yakni mendekati 1 atau semakin jauh kurva lorenz dari garis 45 derajat tersebut, semakin besar tingkat ketidakmerataan ...

Kemiskinan dan Kesenjangan: Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan

    6/7.4   Pertumbuhan, Kesenjangan dan Kemiskinan Merupakan hubungan antara pertumbuhan dan kesenjangan. Hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznet Hypothesis. Hipotesis ini berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya kembali menurun. Indikasi yang digambarkan oleh Kuznet didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan Negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada phenomena “Kuznet” bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah). De...

Kemiskinan dan Kesenjangan: Penyebab dan Dampak Kemiskinan

      6/7.3    Penyebab dan Dampak Kemiskinan Pada umumnya di negara berkembang seperti Indonesia penyebab - penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut : a.        Laju Pertumbuhan penduduk Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia makin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan.  Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan. b.       Angkatan Kerja , Penduduk yang bekerja dan pengangguran Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda - beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut I...