BAB 8 PASAR MODAL

8.1 Pengertian
Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya atau lembaga profesi yang berkaitan dengan efek untuk melakukan transaksi jual beli.


8.2 Dasar Hukum
1.      Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995
2.      Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995
3.      Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995
4.      Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 645/KMK.010/1995
5.      Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK.010/1995
6.      Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK.010/1995
7.      Keputusan Presiden Nomor 117/1999
8.      Keputusan Presiden Nomor 120/1999
9.      Keputusan Presiden Nomor 121/1999
10.  Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 38/SK/1999

8.3 Produk-produk yang Terdapat dalam Pasar Modal
Produk-produk yang terdapat dalam pasar modal antara lain, Saham, Obligasi dan Reksadana.

8.4 Para Pelaku dalam Pasar Modal
1.      Pelaku
Yakni pemberi dana/modal baik perorangan maupun kelembagaan/badan usaha yang menyisihkan kelebihan dana/uangnya untuk usaha yang bersifat produktif.
2.      Emiten
Adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memperoleh dan melalui pasar modal, sedangkan pemodal meruakan pemberi modal atau penanam modal dalam perusahaan.
3.      Komoditi
Adalah barang yang diperjualbelikan, dapat berupa nursa uang, modal,timah,karet,tembakau,minyak,emas,perkapalan,asuransi,perbankan, dan lain-lain.
4.      Lembaga Penunjang
Adalah yang terkait dalam kegiatan pasar modal serta lembaga-lembaga swasta yang terkait sebagai profesi penunjang.
5.      Investasi
Merupakan kegiatan menanamkan modal, dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal  menfapatkan sejumlah keuntungan dari hasil penanaman modal tersebut.

8.5 Instansi yang Terkait dalam Pasar Modal
 8.5.1 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)
Pengelola bursa di Indonesia dilakukan oleh BAPEPAM yang berada dibawah Departemen Keuangan.

 8.5.2 Bursa Efek
Adalah lembaga yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk memperemukan penawaran, jual beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.

 8.5.3 Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)
Adalah pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjamin penyelesaian tranksaksi bursa.

 8.5.4 Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)
Adalah pihak yang menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain.

8.6 Reksadana
Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, untuk selanjutnya di investasikan dalam portopolio efek oleh manajer investas.

8.7 Lembaga Penunjang dalam Pasar Modal
Dalam menjalankan fungsinya lembaga penunjang terdiri dari penjamin emisi, penanggung, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek, perusahaan surat berharga, perusahaan pengelola dana, biro administrasi efek (BAE).

8.8 Profesi Penunjang dalam Pasar Modal
1.     Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di bapepam.
2.     Konsultan Hukum yakni memberikan pendapat dari segi hukum mengenai segala kewajiban yang mengikat perusahaan yang hendak go public secara hukum sehingga dalam proses penjualan efek dan calon pembeli/investor memperoleh informasi yang benar terhadap keadaan perusahaan yang efeknya akan dibeli.
3.     Akuntan Publik bertanggung jawab memberikan pendapat terhadap kewajaran kewajiban laporan keuangan perusahaan yang hendak go public dan bukan kebenaran atas laporan keuangan.
4. Perusahaan Penilai pihak yang melakukan kegiatan penilaian kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang hendak go public.

8.9 Larangan dalam Pasar Modal
1.      Penipuan dan maipulasi dalam kegiatan perdagangan efek
2.      Perdagangan orang dalam, seseorang yang membocorkan informasai terhadap inforasi rahasia            yang belum diumumkan kepada masyarakat sehingga dapat merugikan pihak lain.
3.      Larangan bagi orang dalam
         a. mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek dimaksud,
         b. memberikan informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut diduga dapat                            menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek.
4.      Larangan bagi pihak yang dipersmakan dengan orang dalam.
5.      Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam.

8.10 Sanksi terhadap Larangan
Sanksi terhadap larangan terdiri dari sanksi administrasi dan sanksi pidana :
1.      Sanksi administrasi
a.       Peringatan tertulis
b.      Denda
c.       Pembatasan kegiatan usaha
d.      Pembekuan kegiatan usaha
e.       Pencabutan izin usaha
f.       Pembatalan perjanjian
g.      Pembatalan pendaftaran

2.      Sanksi pidana
a.       Dikenakan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran pidana dibidang pasar modal.
b.      Bentuk sanksi terdiri dari :
1)      Pidanan kurungan paling lama satu tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2)      Penjara paling lama 10 tahun dan denda setinggi-tingginya Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

PT Bumitama Gunajaya Agro

Image
INTRODUCTION Bumitama Gunajaya Agro Group (BGA Group) adalah kelompok perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit. BGA Group adalah salah satu divisi usaha dari Harita Group, yang berawal dari akusisi PT. Karya Makmur Bahagia (KMB) pada tahun 1997. Seiring dengan penambahan perusahaan baru pada tahun 2004 dibentuk kelompok perusahaan di bawah manajemen PT Bumitama Gunajaya Agro yang kemudian dikenal dengan BGA Group. Saat ini BGA Group beroperasi di empat propinsi yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Riau. Unit usaha BGA Group terdiri dari perkebunan kelapa sawit seluas 149.683 Ha (Planted Area) dan 8 pabrik pengolahan kelapa sawit (mills) dengan total kapasitas 3.060.000 ton per tahun (data pencapaian Desember 2013). BGA Group bertekad tidak sekadar membangun perkebunan, melainkan membangun masyarakat perkebunan di Indonesia, bersama dengan para petani kelapa sawit yang merupakan mitra usaha. BGA Group terus berupaya untuk selalu memb...
Read more

Masalah Sosial-Politik Di Indonesia

Masalah Sosial-Politik Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia Sejak reformasi bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan baik kecil, sedang dan besar.  Masalah sosial dan politik masih menjadi tantangan yang mengkhawatirkan bagi konsolidasi demokrasi. “Persoalan hukum dan ekonomi juga masih menjadi persoalan berat bagi kelangsungan bangsa. Kekerasan komunal masih terjadi di wilayah Indonesia. Politik uang masih mewarnai setiap kontestasi Pemilu baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Kemiskinan semakin bertambah,” ujar anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Martin Hutabarat dalam releasenya yang diterima di Jakarta, Senin (22/6). Hal itu dikemukakan Marthin dalam seminar nasional hasil kerjasama Fraksi Partai Gerindra MPR dengan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) tersebut, mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia, di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, pekan lalu. Selain Marthin, hadir sebagai Pembicara Utama pada ...
Read more

DEFINISI PROFESI DAN PROFESIONALISME

1.4 PROFESI DAN PROFESIONALISME A.     Profesi Secara etimologi profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Professional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli. Professionalism artinya sifat professional. (John M. Echols & Hassan Shadily, 1990: 449). Pengertian Profesi Menurut Para Ahli -Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Profei menurut KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu. -Daniel Bell (1973) Menurut Daniel Bell, “Profesi adalah aktivitas intelektual yang dipelajari termasuk pelatihan yang diselenggarakan secara formal ataupun tidak formal dan memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh sekelompok atau badan yang bertanggung jawab pada keilmuan tersebut dalam melayani masyarakat, menggunakan etika layanan profesi dengan mengimplikasikan kompetensi mencetuskan ide, kewenangan ketrampilan teknis dan moral serta bahwa perawat mengasumsikan adanya tingkatan dalam ma...
Read more